Dari Misi Diplomatik Hingga Lahirnya Rezim Peranakan China-Jawa

Arus kuat misi perdagangan bangsa asing salah satunya berasal dari Tiongkok pasca jatuhnya Dinasti Yuan. Yakni melalui misi pelayaran diplomatik dan perdagangan yang dilakukan oleh Cheng Ho, seorang kasim yang diangkat derajatnya menjadi diplomat dan memperoleh tugas khusus dari Kaisar Yung Lo dari Dinasti Ming pada 1405 sampai dengan 1431 M, menggantikan misi Laksamana Yin Qing dan Ma Huan pada 1403 ke Malaka. Tugas khusus tersebut adalah melakukan kontak dan jalinan diplomatik dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Salah satu hasil dari hubungan diplomatik Jawa-China tersebut adalah Pemerintah China (Dinasti Ming) secara resmi memihak Jawa (Majapahit) untuk melawan Malaka yang menuntut kedaulatan atas Palembang (Kukang) dengan mengirim surat yang mengandung keputusan itu kepada penguasa Majapahit. Artinya, keunggulan Jawa atas Sriwijaya dilegalkan secara pasti, suatu hal yang sebelumnya tak terselesaikan sejak Kertanegara, Raja Singasari mengirim Ekspedisi Pamalayu dua abad sebelumnya, atau pada 1275.

Sebenarnya, jauh sebelum Kaisar Ceng Tsu mengutus Cheng Ho untuk melakukan pelayaran diplomatik, para pedagang Tiongkok sudah banyak yang bermukim di Jawa. Seperti yang dikatakan oleh Groeneveldt dan Mills, bahwa dalam teks-teks China, Ming Shi dan Ying-yai Shen-Lan diceritakan mengenai masyarakat China yang berasal dari Kanton, Zhangzhou (Chang-chou), Quanzhou (Chuan-chou) dan kawasan China Selatan lain yang meningggalkkan China serta menetap di pelabuhan-pelabuhan pesisir sebelah Timur terutama Tuban, Gresik dan Surabaya. Menurut kedua teks ini, orang-orang China yang mendiami pesisir utara Jawa Timur pada awal-awal abad 15 tersebut, kebanyakan berkehidupan sangat layak, dan telah memeluk Islam serta taat beribadah. Itu berarti, sebelum kedatangan mereka ke Jawa, para imigran China yang kebanyakan pedagang telah memeluk Islam di daerah tersebut yang dalam catatan Ma Huan, dikatakan merupakan kantong-kantong umat Islam sebagai konsekwensi persingggungan antara China dengan Arab sejak abad ke-7 M. Demikian halnya yang dicatat Chinese Annals dari Dinasti Tang (618-960) maupun Lo Shiang Lin dalam Islam in Canton in the Sung Period mengenai adanya pemukiman-pemukiman China-Muslim di empat daerah tersebut.

Kota Quanzhou yang terletak di Propinsi Fujian misalnya, merupakan kota yang terkenal sebagai pelabuhan perdagangan dan pusat penyebaran Islam di Tiongkok Selatan pada era Dinasti Tang. Bukti historisnya adalah adanya masjid-masjid tertua di Kanton Tiongkok, yakni Masjid Kwang Tah Se “Masjid Bermenara Megah” dan Masjid Chee Lin Se “Masjid Bertanduk Satu”, yang menurut para sejarawan merupakan masjid tertua kedua di dunia setelah Masjid Nabawi di Madinah. Di Quanzhou Tiongkok juga terdapat pekuburan para pendahulu agama Islam yang pada batu nisannya terukir huruf dan gambar Arab dan Persia. Pada tangggal 3 Mei 1417 M., atau 14 Rabiul Akhir 820 H., sebelum mengadakan pelayaran yang ke-5, Cheng Ho menyempatkan datang ke Quanzhou untuk berziarah di pekuburan para pendahulu Islam Bukit Ling dan melaksanakan sembahyang di masjid-masjid di Quanzhou, diantaranya adalah Masjid Bukit Jiu-Ri di Na-An.

Kedudukan masyarakat Tionghoa di Jawa makin kuat setelah terjalinnya hubungan bilateral antara Tiongkok dan Jawa pasca Perang Paregreg atau pada masa pemerintahan Wikramawardhana, Raja Majapahit ke V yang memerintah pada 1389-1427 M atau kurang lebih satu abad pasca kegagalan Tiongkok era Khu Bilai Khan dalam upaya menundukkan Jawa (era Kertanegara Singasari) pada 1292 M.

Sebenarnya hubungan diplomatik Jawa dengan China telah terjalin erat ketika terjadi perseteruan hebat antara Majapahit vs Sriwijaya pada 1377 M. Di mana saat itu Hayam Wuruk tampaknya sengaja membiarkan komunitas bajak laut dari Nan Hai (Quanzhou/Kanton) Propinsi Guangdong melakukan operasinya di wilayah Selat Malaka wilayah kekuasaan Sriwijaya. Kekuasaan bajak laut Tiongkok semakin menjadi setelah jatuhnya Sriwijaya, dan Kieu-kiang atau Kukang (nama lain Palembang) dikuasai penuh oleh bajak laut pimpinan Chen Zu Yi yang juga perantau dari Chazhou (Teochiu) Propinsi Guangdong. Kekuasaan Chen Zu Yi di Palembang berakhir pada 1407 setelah dibasmi habis oleh Cheng Ho dalam pelayaran pertamanya. Chen Zu Yi dibawa pulang ke Tiongkok, dihadapkan pada Kaisar Ming dan dihukum mati.

Sejak saat itu, Selat Malaka dalam kontrol kekaisaran Ming dan Majapahit. Dan sejak itu pula hubungan Majapahit dan Tiongkok semakin mesra, di mana di daerah-daerah bawahan Majapahit, baik di Palembang dan wilayah Pantai Utara Pulau Jawa banyak dibangun pemukiman-pemukiman imigran China-Muslim dan pedagang dari Tiongkok. Maka untuk mempererat hubungan Tiongkok-Jawa, di daerah-daerah tersebut diangkat duta bersama yang bertugas memantau jalannya roda perekonomian daerah, sekaligus sebagai pemimpin perantauan China (Muslim-non Muslim). Misalnya, pada 1407, kekaisaran Ming mengangkat Shi Jin Qing  sebagai pemimpin masyarakat Tiongkok di Palembang, menggantikan Liang Dao Ming yang dipanggil pulang oleh Kaisar Ming. Shi Jin Qing  dianugerahi jabatan duta besar dengan gelar Xuan Wei Shi oleh Kaisar Ming berkat jasanya membantu Cheng Ho dalam memberangus bajak laut Chen Zu Yi. Pengangkatannya tersebut disusul pendirian Jiu Gang Xuan Wei Shi atau Jawatan Penentraman Palembang. Selain memperoleh anugerah sebagai duta kekaisaran Tiongkok yang sah di Palembang, Shi Jin Qing  juga memperoleh mandat dari pemerintah Dinasti Ming sebagai “Penghulu Besar” yang mengurusi masalah keagamaan (khususnya sebagai pimpinan China-Muslim di Palembang) dan administrasi negara.

Penuturan Liang Liji mengenai tokoh Shin Ji Qing dan Qi Sun tersebut memiliki kemiripan dengan penuturan Parlindungan mengenai tokoh Bong Tak Keng dengan Gan Eng Chu. Dalam catatan Parlindungan dikatakan, bahwa Haji Bong Tak Keng adalah sosok yang ditunjuk kekaisaran Ming untuk mengatasi flourising Hanafi Chinese Communities yang tersebar di pantai-pantai seluruh Nan Yang. Dari sumber sejarah Malay Annals of Semarang and Cirebon (MASC) yang dikutib oleh Tan Ta Sen juga dikatakan bahwa peran Che Ho sangat besar terutama dalam memperkenalkan sistem keadministrasian yang baik untuk mengatur orang-orang China Muslim dan komunitas-komunitas China perantauan di Jawa dan Sumatera. Maka untuk hal tersebut, pada 1419 Cheng Ho membentuk badan pemerintahan yang berfungsi sebagai Biro China Perantauan pemerintahan Ming, di mana Haji Bong Tak Keng ditunjuk sebagai Kepala Bironya. Kemudian, Haji Bong Tak Keng menunjuk Haji Gan Eng Chu sebagai Kepala Cabang Perwakilan Biro di Manila untuk mengurusi orang-orang China Muslim di Matan dan Filipina, sebelum akhirnya untuk tugas yang sama, pada 1423 M Gan Eng Chu dipindahtugaskan ke Jawa untuk mengatasi flourising Hanafi Chinese Communities di wilayah Jawa, Kukang (Palembang) dan Sambas. Pembentukan kantor-kantor cabang tersebut menunjukkan hierarki ketat dalam garis komando, yakni Kepala Biro di Champa bertanggung jawab atas kantor-kantor cabang di Manila dan Tuban (Jawa).

Pada masa Ratu Suhita berkuasa di Majapahit, Gan Eng Chu juga diangkat sebagai Adipati Tuban dengan gelar Adipati Arya Teja. Atas rekomendasi Swan Liong, Kepala Pabrik Mesiu di Semarang,  Gan Eng Chu menempatkan Bong Swee Ho sebagai Kapten China-Muslim di Jiou Tung (Jortan atau Jaratan) atau Bangil di tepi muara Sungai Brantas Kiri (Kali Porong),(1) sekaligus dinikahkan dengan putrinya Nyi Ageng Manila. Kemudian pada 1451, seiring dengan kemundurann kekuasaan Dinasti Ming, serta sepeninggal Cheng Ho, Haji Bong Tak Keng, dan Gan Eng Chu; maka Bong Swe Ho mengambil alih peran yang mereka tinggalkan sebagai Kapten China-Muslim Hanafi sekaligus mendirikan komunitas Muslim Jawa dan memindahkan pusat kegiatannya di dekat muara Sungai Brantas Kanan (Kali Mas) tepatnya di Ampeldento Surabaya. Kelak kemudian, Bong Swe Ho dikenal dengan nama Raden Rahmat atau Sunan Ampel.

Hubungan yang demikian erat antara Tiongkok dan Jawa (Majapahit), disertai dengan hubungan dagang kedua belah pihak, penyebaran Islam melalui daratan Tiongkok, beserta kemunculan tokoh-tokohnya, serta menjamurnya pemukiman di pelbagai daerah, melahirkan adanya perkawinan silang atau besanan antara pribumi dan keturunan China, yang bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, namun juga pengusaha bahkan hingga pejabat negara atau bangsawan.